Suara Republik.com
Jakarta Barat – Dugaan pelanggaran tata ruang kembali mencuat di Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tiga bangunan di Kelurahan Wijaya Kusuma diduga tidak sesuai peruntukan izin maupun tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Temuan ini memicu desakan agar Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) segera melakukan penertiban.
Bangunan pertama berada di Jalan Swadaya II Kavling Polri Blok G VIII No 1743, RT 02/RW 06. Rumah tapak satu lantai tersebut diduga kuat dialihfungsikan menjadi indekos komersial, padahal PBG yang dikantongi hanya berizin hunian pribadi.
Sementara dua bangunan lainnya berupa rumah dua lantai hasil renovasi dilaporkan tidak memiliki izin PBG sama sekali. Keduanya masing-masing berlokasi di Jalan Swadaya Raya RT 06/RW 10 No 103 dan Jalan Pasar Inpres RT 07/RW 02 No 7. Ketiga bangunan tersebut berada di wilayah Kelurahan Wijaya Kusuma.
Kondisi ini menuai kritik keras dari Tokoh masyarakat di Wijaya Kusuma. Mereka menilai Sudin CKTRP Kecamatan Grogol Petamburan terkesan “tutup mata” terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Padahal, pengawasan ketat merupakan mandat utama dinas terkait untuk menjaga ketertiban tata ruang kota.
“Sesuai ketentuan pemerintah, setiap perubahan fungsi bangunan dan renovasi bangunan harus memiliki izin yang sesuai dan izin PBG. Jika tiga bangunan melanggar maka perlu ditertibkan atau disegel permanen,” ujar Tokoh masyarakat Jakarta Barat tersebut, Rabu (19/11/2026).
Tokoh masyarakat, mendesak Sudin CKTRP Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk jajaran tingkat kecamatan, untuk segera menggelar inspeksi mendadak (sidak). Mereka menilai kelambanan atau ketiadaan tindakan tegas selama ini berpotensi menciptakan preseden buruk, seolah aturan PBG dapat diabaikan demi kepentingan komersial individu.
“Kami minta usut tuntas. Jangan sampai aparatur terkesan membiarkan pelanggaran terjadi di depan mata,” tambah sumber tersebut.
Meski tuntutan disampaikan cukup keras, prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung. Pemilik bangunan, Ramlan Handoko dan Hellen Agussari Budiman, yang PBG-nya tercatat sebagai rumah tapak, serta pemilik dua bangunan tanpa izin PBG lainnya, berhak memberikan klarifikasi atas status operasional bangunan mereka.
Ditemui awak media di ruangannya, seorang staf CKTRP berinisial H menyatakan akan mengecek langsung ke lokasi. Namun hingga kini belum ada penertiban maupun penyegelan terhadap ketiga bangunan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Sudin CKTRP Grogol Petamburan, Jakarta Barat, maupun konfirmasi dari para pemilik bangunan terkait dugaan pelanggaran itu. Masyarakat kini menunggu langkah konkret instansi berwenang untuk menegakkan kepastian hukum dan mengembalikan ketertiban tata ruang di wilayah Grogol Petamburan.
(Red/Tim)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.