Kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Fenomena El Nino yang masih berlangsung berpotensi meningkatkan kondisi kering dan mempermudah api berkembang. Meski aktivitas kebakaran mulai menunjukkan kecenderungan menurun setelah mencapai puncaknya pada akhir Agustus, seluruh pihak diminta tidak mengendurkan kesiapsiagaan.
“Setiap indikasi titik api harus segera ditindaklanjuti. Kecepatan dalam melakukan verifikasi dan respons di lapangan menjadi sangat penting untuk mencegah kebakaran berkembang dan meluas,” tegas Kapolda Kaltim.
Selain memperkuat upaya pencegahan dan pemadaman, Polda Kaltim juga terus melakukan penegakan hukum terhadap kasus Karhutla. Hingga 13 September 2026, tercatat 47 kejadian/laporan terkait Karhutla yang terdiri dari 20 laporan polisi dan 27 informasi laporan.
Dari penanganan perkara tersebut, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan total luas lahan terbakar dalam perkara yang ditangani mencapai sekitar 2.264,14 hektare.
Kapolda menegaskan, penegakan hukum merupakan bagian penting dari strategi pencegahan. Langkah tersebut diharapkan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pihak lainnya agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara melawan hukum.
“Pencegahan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Ketika ada unsur pidana, proses hukum harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, perhatian khusus juga diberikan terhadap kondisi Kabupaten Berau. Faktor geografis, jarak wilayah yang relatif jauh serta minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir menjadi tantangan yang perlu mendapatkan penanganan lebih serius.
Kapolda Kaltim mendorong agar apabila dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih tersedia, Kabupaten Berau dapat dipertimbangkan sebagai salah satu wilayah prioritas untuk membantu mengendalikan kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko Karhutla.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto turut menekankan pentingnya penguatan Satgas Darat yang didukung operasi udara, pemantauan hotspot dan koordinasi lintas instansi. Berdasarkan data 13 September 2026, dari 34 hotspot yang terpantau, hasil verifikasi menemukan 24 fire spot dengan estimasi luas lahan terbakar mencapai 712,94 hektare. Sejumlah lokasi telah berhasil ditangani, sementara titik lainnya masih dalam proses penanganan.
Sementara itu, di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kepala OIKN Dr. (H.C.) Ir. H. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D., menekankan perlunya peningkatan patroli darat, penambahan personel serta penguatan sarana dan prasarana pemadaman. Dukungan operasi water bombing sebelumnya juga telah dilakukan untuk menangani kebakaran di kawasan Bukit Tengkorak, dengan pemantauan terus dilaksanakan guna mengantisipasi munculnya kembali titik api.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla di Kalimantan Timur memiliki urgensi tersendiri, mengingat sejumlah wilayah rawan kebakaran berada di sekitar kawasan strategis nasional, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.