Suararepubik.com Jakarta – Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Kamis, 24 September 2026.
Dalam aksinya, massa koalisi mendesak Bareskrim Polri untuk mengusut secara menyeluruh dugaan persoalan keabsahan ijazah yang digunakan oleh Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan.
Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, dalam orasinya menegaskan bahwa polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif.
“Polemik persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik wajib diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang tanpa adanya kepastian dari pihak yang berwenang,” tegas Novrizal.
Selain itu, massa mendesak Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen yang dipersoalkan, termasuk apabila diperlukan melalui pemeriksaan forensik serta verifikasi langsung kepada lembaga pendidikan yang menerbitkan dokumen akademik tersebut.
Menurut Novrizal, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gelar yang dicantumkan dalam jabatan publik, agar benar-benar autentik dan sesuai dengan data resmi lembaga pendidikan terkait.
“Persoalan ini sudah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Jangan biarkan polemik berlarut-larut sehingga menimbulkan berbagai asumsi. Kepastian hanya dapat diperoleh setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan,” ujar Novrizal.
Dalam aksi tersebut, massa juga membentangkan sejumlah spanduk bergambar Iman Irdian Saragih dan Chairil Mukmin Tambunan dengan tulisan “USUT TUNTAS DUGAAN IJAZAH PALSU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TEBING TINGGI.”
Koalisi menilai, apabila terdapat laporan, dokumen, atau informasi yang mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan seorang pejabat publik, maka aparat penegak hukum perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi secara profesional. Hal itu dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan juga telah menjadi sorotan publik. Adanya informasi mengenai ketidaksesuaian dokumen pendidikan tersebut kemudian mendorong sejumlah pihak meminta adanya klarifikasi dan pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.
AMPPUH dan DPP GARANSI menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini ataupun tekanan politik.
“Yang kami minta sederhana, periksa secara profesional. Jika dokumennya benar dan sesuai dengan data resmi, tentu harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran hukum, maka prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Novrizal.
Koalisi juga meminta Bareskrim Polri tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut, tetapi juga melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang menerbitkan dan menyimpan data akademik, sehingga seluruh informasi dapat diuji secara objektif.
Massa aksi berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian atas polemik tersebut melalui proses pemeriksaan yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, massa aksi kemudian membubarkan diri. Namun, koalisi menyatakan akan kembali melakukan aksi apabila diperlukan sekaligus menyampaikan laporan dan dokumen pendukung secara resmi kepada aparat penegak hukum.
“Insyaallah, dalam waktu dekat kita akan menggelar aksi lanjutan sekaligus menyampaikan laporan secara resmi. Kami ingin persoalan ini diperiksa berdasarkan fakta dan bukti, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum,” pungkas Novrizal. (Tim)
