suararepublik.com || PALEMBANG — Penanganan perkara dugaan tindak pidana pencurian dalam keluarga yang melibatkan Rafika Satriani mendapat keberatan dari pihak kuasa hukumnya.
Tidak hanya meminta agar penyidikan terhadap Rafika dihentikan, kuasa hukum juga mengambil langkah dengan mengadukan sejumlah anggota kepolisian yang menangani perkara tersebut kepada Propam Polda Sumatera Selatan.
Pengaduan disampaikan melalui Pohan Justice Law Office, yang diwakili Advokat Septian Wahyu Ilhamsyah Pohan, S.H., bersama rekan selaku kuasa hukum Rafika Satriani.
Langkah tersebut menempatkan proses penanganan perkara ini dalam sorotan. Sebab, selain menyangkut substansi perkara dugaan pencurian, pengaduan kepada Propam juga berkaitan dengan profesionalitas dan objektivitas aparat dalam menjalankan proses penyidikan.
PENYIDIK DITUDING TIDAK PROFESIONAL, PROPAM DIMINTA PERIKSA
Dalam keterangannya, kuasa hukum menyebut pihak yang diadukan antara lain Kanit, Panit, serta penyidik pembantu Unit I Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel.
Pengaduan juga ditujukan terhadap jajaran Ditreskrimum Polda Sumsel dan Kasubdit III Jatanras terkait proses penanganan perkara.
Menurut kuasa hukum, terdapat dugaan sikap tidak profesional dan keberpihakan penyidik dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/783/V/2026/Polda Sumsel.
Tuduhan tersebut tentu merupakan versi dan dalil pihak kuasa hukum yang masih harus diperiksa serta dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku.
Namun, ketika sebuah proses penyidikan sampai diadukan ke Propam, publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana pengawasan internal kepolisian bekerja memastikan proses hukum berlangsung objektif.
Propam Polda Sumsel kini diharapkan tidak sekadar menerima pengaduan secara administratif, tetapi melakukan pemeriksaan secara profesional apabila memang terdapat dasar dan bukti yang cukup.
STATUS HARTA DALAM PERKAWINAN JADI PERSOALAN
Kuasa hukum Rafika juga mempersoalkan status kepemilikan sejumlah barang atau harta yang menjadi bagian dari perkara.
Menurut mereka, ketika peristiwa yang dipersoalkan terjadi, Rafika masih berstatus sebagai istri sah dan belum terdapat putusan perceraian.
Kuasa hukum juga mendalilkan bahwa belum terdapat pemisahan harta secara hukum antara Rafika dan suaminya.
“Objek yang dipersoalkan tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai barang milik orang lain apabila berdasarkan fakta dan bukti objek tersebut merupakan bagian dari harta bersama dalam perkawinan,” ujar Septian, Sabtu (29/8/2026).
Atas dasar tersebut, kuasa hukum meminta agar perkara tidak dilihat hanya dari satu sisi.
Menurut mereka, status perkawinan, kepemilikan harta, serta kondisi rumah tangga para pihak merupakan bagian dari konteks yang perlu diperiksa sebelum menarik kesimpulan mengenai unsur pidana.
Persoalan mengenai apakah objek yang dipersoalkan benar merupakan harta bersama atau harta pribadi tentu membutuhkan pembuktian berdasarkan dokumen, fakta kepemilikan, serta konstruksi hukum yang berlaku.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.