Suararepublik.com Jakarta 12/8/26 – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) meminta Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin agar lebih bijak dalam menyampaikan pandangan terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai tanggung jawab menjaga pertahanan keamanan ( Kamtibmas ) di seluruh wilayah Indonesia.
Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai pernyataan maupun langkah Panglima TNI tersebut tidak seharusnya dipersepsikan sebagai upaya untuk membenturkan institusi TNI dengan Polri. Menurutnya, TNI dan Polri memiliki tugas serta kewenangan masing-masing, namun keduanya merupakan pilar penting dalam menjaga keamanan, pertahanan, dan stabilitas nasional.
“Jangan sampai pernyataan pejabat negara justru ditarik ke dalam narasi yang seolah-olah membenturkan TNI dengan Polri. Apalagi jika berkembang menjadi narasi adu domba antarinstitusi. Ini sangat tidak sehat dan dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat,” tegas Dedi Siregar.
Dedi menilai, pernyataan Panglima TNI mengenai tanggung jawab terhadap keamanan di seluruh wilayah Indonesia harus dilihat dalam konteks tugas konstitusional dan peran TNI dalam menjaga pertahanan serta keamanan negara.
Menurutnya, tidak ada yang keliru apabila Panglima TNI mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan panglima TNI menjaga pertahanan kamtibmas dalam menjaga stabilitas nasional. Terlebih, saat ini framing hasutan di bulan agustus ini, keamanan sangat membutuhkan sinergi seluruh unsur negara, bukan mempertajam perbedaan antar-institusi.
“Langkah Panglima TNI sudah tepat. TNI memiliki tanggung jawab dalam menjaga pertahanan negara dan ikut memastikan Kamtibmas Karena itu, jangan kemudian pernyataan Panglima dipelintir seolah-olah menjadi persoalan mengambil peran antara TNI dan Polri,” ujarnya.
Kami juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pejabat publik dan anggota legislatif, agar mengedepankan narasi yang membangun sinergitas antara TNI dan Polri.
Dedi menegaskan, TNI dan Polri merupakan institusi negara yang memiliki posisi strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, menurutnya, kritik terhadap kebijakan maupun pernyataan pejabat negara tetap harus disampaikan secara proporsional dan tidak menimbulkan kegaduhan.
“Kami meminta TB Hasanuddin tidak membawa persoalan ini ke arah narasi yang dapat membenturkan TNI dengan Polri. Kritik boleh, perbedaan pandangan juga hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai narasinya justru memicu adu domba antarinstitusi negara,” kata Dedi.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan ketenangan dan kepastian bahwa seluruh institusi keamanan negara tetap solid dalam menjalankan tugasnya.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah TNI dan Polri semakin solid, semakin kompak, dan semakin kuat bersinergi. Jangan sampai ada narasi yang justru memperlebar jarak antarinstitusi. Kepentingan NKRI harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun perbedaan pandangan,” pungkasnya. (Tim)
