*Renungan Filosofis: Hak Atas Hidup dan Legitimasi Kekuasaan Negara*

Dari sudut pandang filsafat politik dan moral, tragedi kemanusiaan di Papua mencerminkan kegagalan fundamental dari konsep tujuan didirikannya sebuah negara. Filsuf pencerahan Inggris, John Locke (1632-1794), dalam teorinya mengenai Hak-Hak Kodrati (Natural Rights), menyatakan bahwa setiap individu lahir dengan hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh kekuasaan mana pun, yaitu hak atas hidup (life), kebebasan (liberty), dan hak milik (property).

Locke menegaskan bahwa satu-satunya alasan yang melegitimasi keberadaan sebuah pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak kodrati tersebut. Jika negara, melalui aparat keamanannya, justru menjadi pihak yang merenggut hak hidup warga negaranya sendiri yang tidak berdaya, maka pemerintah tersebut telah kehilangan moralitas dan legitimasi politiknya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804), melalui konsep Imperatif Kategoris, menekankan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai “tujuan pada dirinya sendiri” (an end in itself), dan tidak boleh sekali pun diperlakukan hanya sebagai “sarana” (a mere means) untuk mencapai tujuan lain. Dalam konteks ini, nyawa Melkiana dan warga sipil Papua lainnya tidak boleh dikorbankan atau dianggap sebagai sekadar collateral damage demi ambisi stabilitas politik atau kedaulatan teritorial.

Aksi protes ribuan warga di Sugapa pada Juli 2026 ini adalah alarm keras bahwa penegakan hukum dan pendekatan humanis tidak bisa ditunda lagi. Negara harus memilih: mengedepankan hukum yang humanis dan berkeadilan, atau terus membiarkan wajah kekuasaan tampil secara brutal di mata rakyatnya sendiri. (Tim)