Muh.Fajar Sidiq: Ekonomi Majalengka Tumbuh Kedua Tertinggi di Jabar, Tantangan Kini “Naik Kelas” Hadapi Fragmentasi Global

‎MAJALENGKA,Suararepublik.com – Di tengah ketidakpastian dan perpecahan pola perdagangan dunia, Kabupaten Majalengka mencatat kinerja ekonomi yang mengesankan. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 6,86 persen, lebih tinggi dari rata‑rata Jawa Barat sebesar 5,32 persen dan menempati posisi kedua tercepat di provinsi ini. Angka dan analisis ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Muh. Fajar Sidiq CH, S.Pd.I., M.A.P. dalam Kolokium Ekonomi yang digelar di Aula Universitas Majalengka, Selasa,(30/06/2026).
‎
‎Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Majalengka mencapai Rp 50,57 triliun atas dasar harga berlaku atau Rp 29,32 triliun atas dasar harga konstan. Penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, sementara konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang terbesar aktivitas ekonomi. Sejak tahun 2020 sebagai titik tekan, pemulihan berjalan terus dan semakin kuat, menandakan Majalengka sedang mengalami perubahan struktur ekonomi yang nyata. Meski demikian, Fajar mengingatkan bahwa industri yang makin dominan sekaligus paling rentan terhadap gangguan rantai pasok, kenaikan biaya bahan baku, energi, dan logistik akibat gejolak global.
‎
‎Dampak kondisi dunia yang terfragmentasi tidak hanya terjadi di tingkat internasional, tetapi masuk langsung ke Majalengka lewat kenaikan biaya distribusi, gejolak harga kebutuhan pokok, hingga perubahan pola investasi. “Daerah bukan sekadar penonton pasif. Majalengka bisa rugi atau menangkap peluang — semuanya bergantung seberapa siap kita menghadapinya,” ujar Muh. Fajar Sidiq.
‎
‎Jalur dampak yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah tekanan harga; pada Mei 2026, inflasi tahun‑ke‑tahun mencapai 3,27 persen, dengan kelompok pangan naik 4,17 persen dan kelompok jasa serta perawatan pribadi hingga 13,59 persen, yang langsung menekan daya beli warga.
‎
‎Ada tiga risiko utama yang harus diantisipasi: pelemahan daya beli akibat inflasi dan tekanan pendapatan, gangguan rantai pasok yang mengancam sektor industri, serta risiko sosial jika pertumbuhan tidak merata dan kelompok rentan tetap terbebani meski angka makro terlihat bagus. Di sisi pasar kerja, kondisi membaik dengan Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 3,62 persen, jumlah angkatan kerja mencapai 777.708 orang, dan sekitar 40.000 orang lebih banyak bekerja dibanding tahun sebelumnya, namun tantangan kini bergeser ke peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Angka kemiskinan turun dari 10,82 persen pada 2024 menjadi 10,31 persen pada 2025, namun masih ada 128.580 warga hidup di bawah garis kemiskinan sebesar Rp 566.574 per kapita per bulan. Indeks Pembangunan Manusia juga naik menjadi 72,37, namun harus diterjemahkan langsung menjadi produktivitas nyata. “Pertumbuhan tinggi tanpa keadilan dan ketahanan hanyalah angka bagus di atas kertas — rapuh begitu guncangan datang,” tegas Muh. Fajar Sidiq.
‎
‎Di balik tantangan, fragmentasi global juga membuka peluang besar jika dimanfaatkan dengan tepat: pertumbuhan tinggi sebagai modal investasi, industri sebagai pusat nilai tambah, serta ruang bagi penguatan pertanian, UMKM, kuliner, jasa, dan ekonomi kreatif, ditambah efisiensi logistik yang akan menjadi pembeda daya saing. Untuk itu, diusulkan langkah terpadu: pemerintah daerah menjaga stabilitas harga, memperkuat data dan logistik, serta melindungi kelompok rentan; perguruan tinggi menjembatani kebutuhan industri dan pendidikan; pelaku usaha meningkatkan efisiensi dan kualitas produk; serta pemuda menguasai keterampilan digital dan berjiwa wirausaha. Intinya, jawaban terhadap fragmentasi global adalah integrasi lokal yang makin rapat dan kuat.
‎
‎Sebagai penutup, Muh. Fajar Sidiq menyampaikan pesan utama: “Majalengka sudah tumbuh kuat. Sekarang saatnya naik kelas.” Empat kunci arah ke depan adalah industri yang kokoh, tenaga kerja berkualitas, daya beli terjaga, dan ketahanan lokal yang diperkuat. Kolokium ini diselenggarakan dengan prinsip berbasis fakta dan data, bukan sekadar teori, agar kebijakan dan langkah yang diambil benar‑benar menyentuh kehidupan nyata masyarakat Kabupaten Majalengka.****(Aris)