MAJALENGKA,Suararepublik.com — Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, H. Ateng Sutisna, MBA, menyoroti dua hal penting sekaligus: langkah penerapan bahan bakar nabati B50 demi mengurangi ketergantungan impor, serta dinamika harga pangan yang belakangan bergerak turun dan kaitannya dengan penyerapan hasil tani.
Mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang,H.Ateng menjelaskan bahwa kebijakan B50 merupakan peningkatan dari skema sebelumnya yaitu B40. Jika pada B40 komposisinya 60 persen solar minyak bumi dan 40 persen biodiesel dari minyak sawit, maka pada B50 perbandingannya berubah menjadi setengah-setengah Dan masing‑masing 50 persen.
“Langkah ini intinya untuk memaksimalkan potensi energi dalam negeri agar kebutuhan bahan bakar tidak terlalu bergantung dari luar negeri. Dengan rasio 50‑50, kebutuhan solar dapat dipenuhi lebih banyak dari produksi sendiri sehingga volume impor bisa ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Selain sektor energi, perhatian juga diarahkan pada kondisi harga pangan yang belakangan cenderung melemah. Menurut pengamatannya, hal ini berkaitan erat dengan penurunan daya serap hasil pertanian akibat kendala yang terjadi pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Komoditas seperti sayuran, telur, ikan, dan hasil tani lainnya harganya turun karena tidak terserap secara maksimal sebagaimana diharapkan saat program berjalan lancar,” jelasnya.
Ia juga meluruskan pandangan yang sering menyamakan pergerakan harga pangan dengan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, hal tersebut tidak berdasar karena pemerintah tetap menjaga kestabilan harga solar maupun Pertalite hingga kini.
“Tidak ada kenaikan pada jenis BBM bersubsidi, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai penyebab penurunan harga pangan. Justru kenyataannya harga‑harga pangan turun di tengah harga solar dan Pertalite yang tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, perubahan harga pada jenis BBM non‑subsidi seperti Pertamax maupun Pertamax Turbo lebih dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah di pasar dunia yang belakangan menurun, dan hal ini berdampak positif bagi kestabilan biaya energi secara umum.
Sebagai anggota Komisi XII yang menangani bidang energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta investasi, Ateng menegaskan bahwa kebijakan harus selalu disusun secara seimbang: mendorong kemandirian energi nasional sekaligus melindungi posisi petani dan daya beli masyarakat agar kebijakan di satu sektor tidak menimbulkan kerugian di sektor lain yang saling berkaitan erat.***
Sumber :Rd.Aris
