Presiden Joko Widodo mengakui banyak pihak meragukan keberhasilan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang mulai dirintis sejak masa pemerintahannya. Pihak tersebut meragukan pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur.
"Saat awalnya dilakukan pembangunan infrastruktur, ada yang ragu apakah akan benar-benar dilaksanakan," katanya.
Meski dipandang sebelah mata, Jokowi bertekad mewujudkan harapan besar masyarakat sehingga dia tidak hanya menerbitkan kebijakan tetapi juga terus mengawal pelaksanaannya di lapangan. Jokowi mencontohkan telah mengeluarkan kebijakan penyediaan infrastruktur, kemudahan dalam memulai berbisnis, penyederhanaan perizinan, penghilangan ekonomi biaya tinggi di pelabuhan, airport, jalan-jalan dan lainnya.
"Selain kebijakan, pelaksanaan juga kita ikuti. Saya kira hal-hal konkret seperti itu yang dilihat, bukan hanya kebijakan tapi mampu melaksanakan di lapangan," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah sementara ini telah mendorong lembaga pemeringkat internasional memasukkan Indonesia dalam negara layak investasi atau investment grade. Lembaga pemeringkat asing juga menilai pengelolaan fiskal dan pengelolaan perekonomian secara umum sudah lebih baik.
"Saya kira kepercayaan itu yang mereka pakai sebagai pegangan. Mereka menganggap APBN kita sekarang kredibel dan juga pengelolaan moneter baik dari sisi inflasi, kurs, kita dianggap mampu mengendalikan itu," kata Presiden Jokowi.
Namun demikian, Jokowi mengakui masih ada pekerjaan pemerintah yang belum beres. Misalnya meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia.
"Ini terus kita perbaiki lagi, dulu kita di posisi 120, sekarang menjadi 91 dan saya targetkan ke 40, tahun ini mungkin bisa ke 70," kata Presiden Jokowi.
0 Komentar