SuaraRepublik.com // PALEMBANG — Dugaan kekerasan terhadap dua tersangka berinisial SI (53) dan MR (22) dalam penanganan perkara keributan yang dipicu persoalan lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, menjadi sorotan. Keduanya dilaporkan mengalami luka fisik serius setelah menjalani proses penangkapan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, SI dan MR ditangkap di kediamannya pada Senin (9/11/2026), menyusul keributan terkait persoalan lahan yang terjadi pada Minggu (8/11/2026).

Namun, pihak keluarga mengaku terkejut melihat kondisi keduanya setelah penangkapan. Berdasarkan keterangan istri, keluarga, serta pengakuan kedua tersangka, terdapat sejumlah luka yang diduga dialami selama proses penanganan perkara tersebut.

SI disebut mengalami patah tulang pada tangan kiri dan bahu kanan. Selain itu, terdapat lebam di bagian perut, terutama ulu hati, lebam pada wajah, serta goresan di bagian kaki. Keluarga juga menyampaikan bahwa dokter yang menangani menyebut kondisi tangan SI mengalami kerusakan serius.

Sementara itu, MR dilaporkan mengalami gangguan penglihatan pada kedua mata dan penurunan kemampuan pendengaran pada kedua telinga. Ia juga disebut mengalami luka robek di bagian pelipis serta memar pada dada.

Dalam keterangannya, MR mengaku mengalami pemukulan menggunakan bola biliar. Meski demikian, seluruh dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan medis, visum et repertum, keterangan saksi, serta penyelidikan yang objektif.

Keluarga Pertanyakan Prosedur Penangkapan

Keluarga SI mengungkapkan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat ketika dijemput dari rumah. Istri SI juga mempertanyakan prosedur penangkapan karena menurut keterangannya, petugas yang datang diduga tidak memperlihatkan surat penangkapan.

Atas kejadian tersebut, keluarga kedua tersangka tengah menyiapkan langkah hukum, termasuk laporan dugaan penganiayaan dan pengaduan kepada Divisi Propam Polri serta Propam Polda Sumatera Selatan.

Kuasa hukum istri SI, Wendi Apriyanto, S.H., menegaskan bahwa status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan manusiawi.

Menurut Wendi, kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan tetap dibatasi oleh hukum, prosedur, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang atas perlindungan diri, integritas fisik, dan kepastian hukum. Tidak ada satu pun status hukum yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyiksaan, intimidasi, ataupun tindakan yang merendahkan martabat manusia,” tegas Wendi, Minggu (15/11/2026).

Ia menyatakan, apabila dugaan penganiayaan terbukti memenuhi unsur tindak pidana, anggota kepolisian yang terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

Wendi juga mendorong adanya tiga jalur pertanggungjawaban, yakni proses pidana, pemeriksaan Propam, serta sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Menurutnya, pemeriksaan internal kepolisian tidak boleh menggantikan proses pidana apabila ditemukan dugaan tindak kejahatan.

“Jangan sampai perkara yang seharusnya diuji melalui proses peradilan pidana justru hanya diselesaikan melalui mekanisme internal institusi. Jika terdapat dugaan tindak pidana, maka harus ada proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kapolda dan Kapolrestabes Diminta Periksa Seluruh Rangkaian Peristiwa

Praktisi hukum Rensis Oktaviani Kandouw, S.H., C.Med., turut menyoroti pentingnya mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh.

Ia mendesak Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar hukum, serta memastikan penanganan perkara tidak hanya bergantung pada pengaduan keluarga atau korban.

Rensis juga mendorong pemeriksaan rekaman CCTV sebelum dan ketika keributan berlangsung, pengumpulan keterangan para saksi, serta pemeriksaan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik lahan tersebut.

Menurutnya, akar persoalan juga perlu ditelusuri, termasuk alas hak, bukti kepemilikan, dan dasar hukum penguasaan lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju.

“Perkara lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang sudah berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum dari pihak penyidik hingga berakhir bentrok fisik. Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang diminta memberikan penjelasan resmi terkait prosedur penangkapan, kondisi kesehatan kedua tersangka, serta adanya dugaan kekerasan, termasuk pemicu bentrokan ini bisa terjadi,” tegas Rensis, Senin (16/11/2026).

Transparansi Pemeriksaan Menjadi Tuntutan Keluarga

Perkara ini memunculkan sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari prosedur penangkapan, kondisi kedua tersangka sebelum dan sesudah diamankan, tindakan yang dilakukan selama pemeriksaan, hingga dugaan kekerasan yang disampaikan keluarga.

Pemeriksaan medis independen, visum et repertum, rekaman CCTV, serta keterangan saksi dinilai penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya.

Redaksi mendorong Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan memberikan klarifikasi resmi agar dugaan tersebut dapat diperiksa secara objektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polrestabes Palembang mengenai tudingan tersebut. Ruang konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya.

Catatan Redaksi: Seluruh dugaan kekerasan dalam pemberitaan ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan yang objektif. Asas praduga tak bersalah, keberimbangan, hak jawab, dan Kode Etik Jurnalistik tetap menjadi pedoman pemberitaan.

Kategori: Hukum & Kriminal
Penulis: Team SR
Editor: Redaksi